Pemerintah Talangi Pembebasan Jalan Tol

JAKARTA – Tersendatnya pembebasan lahan pada pembangunan 24 ruas tol, terutama trans-Jawa, membuat pemerintah mengambil jalan pintas. Untuk menyelesaikan problem Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang kerap kekurangan biaya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kini bisa langsung mencairkan dana talangan kepada badan usaha jalan tol. Solusi pembiayaan tersebut kemarin dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PIP dan BPJT.

”Dengan perjanjian itu, kita harap, masalah trans-Jawa selesai,” kata Kepala PIP Soritaon Siregar setelah penekenan MoU bersama Kepala BPJT Ahmad Ghani Gazali di Hotel Mulia, Jakarta.  Sisa dana bergulir di BPJT untuk membebaskan lahan saat ini tinggal Rp 367 miliar.

Soritaon menyatakan, PIP mungkin menyediakan dana untuk badan usaha jalan tol hingga Rp 1 triliun. Jika BPJT mendapatkan dana tambahan dari APBN Perubahan 2011, utang yang ditanggung badan usaha jalan tol langsung dialihkan ke BPJT. ”Jadi, ini bentuknya bridging finance (dana talangan),” kata Soritaon.

Pembiayaan untuk pembebasan lahan jalan tol sebenarnya bukan hal baru bagi PIP. Sebelumnya PIP mengucurkan dana bergulir Rp 1,4 triliun kepada BPJT yang terbagi dalam dua tahap. Pola itu tidak bisa diulang. Sebab, berdasar prosedur standar operasi (SOP) PIP, BPJT dinilai tidak feasible untuk menerima pinjaman dari PIP lantaran belum memiliki kemampuan pengembalian. Awalnya BPJT menjaminkan anggaran dana di APBNP 2011 senilai Rp 3,8 triliun. ”Itu tidak bisa karena belum ketok palu,” imbuh Soritaon.