Pemerintah Tambah Utang Rp 76 T

jpnn.com - JAKARTA - Kombinasi menyusutnya potensi penerimaan dan membengkaknya belanja subsidi, memaksa pemerintah untuk menambah utang untuk membiayai APBN.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, dalam draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014, pemerintah menargetkan pembiayan sebesar Rp 251,7 triliun, lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2014 yang sebesar Rp 175,4 triliun. "Ada kenaikan Rp 76 triliun," ujarnya kemarin (23/5).

Menurut Robert, dari jumlah tersebut, Rp 265,4 triliun akan diperoleh dari pembiayaan dalam negeri, naik dari porsi dalam APBN 2014 yang sebesar Rp 196,3 triliun. Sementara itu, porsi pembiayaan luar negeri neto yang sebelumnya minus Rp 20,9 triliun akan mengecil menjadi Rp 13,7 triliun.

"Dengan jumlah tersebut, defisit APBN-P 2014 ditarget maksimal 2,5 persen (produk domestik bruto)," katanya.

Robert menyebut, kebijakan pembiayaan dalam APBN-P 2014 diarahkan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada tingkat yang aman, mengoptimalkan kapasitas pendanaan dalam negeri, mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

"Termasuk menggunakan SAL (sisa anggaran lebih) untuk pembiayaan anggaran dan fiscal buffer (bantalan fiskal)," ucapnya.

Sebagai bagian dari optimalisasi pendanaan dalam negeri, lanjut Robert, pemerintah akan kembali melelang obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) pada 26 Mei 2014 mendatang.

Kali ini, pemerintah akan melelang SUN dengan jumlah indikatif sebesar Rp8 triliun dengan nominal per unit sebesar satu juta rupiah. Terdapat lima seri SUN yang akan dilelang yaitu SPN12150305 (penjualan kembali), SPN12150501 (penjualan kembali), FR0068 (penjualan kembali), FR0069 (penjualan kembali) dan FR0071 (penjualan kembali).