Pemerintah Tebar Rp 9,8 Triliun agar Masyarakat Tidak Gampang Protes

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini menggelontorkan dana Rp 9,8 trilun untuk dibagi-bagikan kepada sekitar 16,3 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia. Tujuan bantuan sebesar Rp 200 ribu per keluarga itu adalah untuk menenangkan masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah.
Deputi Staf Kepresidenan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dalam kondisi ekonomi yang masih turun seperti saat ini, masyarakat rentan bergejolak. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kelangsungan program pembangunan nasional.
"Kalau kegaduhan DPR itu kan terbatas yah, tapi kalau sudah (bergejolak) di bawah itu repot," kata Sadewa di kantor presiden, Selasa (5/5).
Karena itu, lanjut Sadewa, untuk meredamnya pemerintah memberikan bantuan tunai kepada masyarakat di tingkat ekonomi terbawah. Dengan bantuan tersebut, diharapkan daya beli mereka terangkat dan tidak lagi merasa kesusahan.
"Ini penting untuk fondasi masyarakat. Supaya mereka tidak merasa susah. Kalau tenang, masyarakat tidak gampang protes di bawah, pemerintah bisa jalankan program tanpa kegaduhan sosio politik," jelasnya.
Ke depan, lanjutnya, pemerintah masih akan terus menggelontorkan bantuan tunai kepada rakyat miskin. Menurut Sadewa, dana Rp 36 triliun dalam waktu dekat juga akan dikucurkan dalam bentuk program keluarga sejahtera.
"Untuk bantuan cash (tunah, red) uang sebenarnya sekarang lebih besar dibandingkan zaman SBY. Tapi coverage di medianya masih kurang," pungkas anak buah Luhut Panjaitan ini.(dil/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini menggelontorkan dana Rp 9,8 trilun untuk dibagi-bagikan kepada sekitar 16,3 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BAZNAS dan Ulama Palestina Perkuat Kerja Sama untuk Palestina
- InJourney Hadirkan Tarian Nusantara di TMII, Diikuti 500 Anak Dari Sabang Sampai Merauke
- Minta Eksepsi Aipda Robig Zaenudin Ditolak, JPU Tegaskan Dakwaan Sudah Sah dan Cermat
- KPK Periksa Komisaris PT Inti Alasindo Energy Terkait Kasus Korupsi PGN
- Eks Staf Ahli Pertanyakan Proses Laporan Dugaan Suap Pimpinan DPD RI ke KPK
- Prajurit TNI AL Sigap Mengevakuasi Warga Terdampak Banjir di Pesawaran Lampung