Pemerintah Tegaskan Tim Kecil dan Komite Ad-Hoc Berbeda

Khusus terhadap pernyataan Tim FIFA AFC yang disampaikan pada tanggal 3 November 2015, Kemenpora perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

1.      Kemenpora, atas nama Pemerintah Indonesia, sebagaimana sudah berulang kali sampaikan kepada masyarakat umum menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi terhadap kedatangan Tim FIFA dan AFC tersebut, karena ini merupakan bagian dari upaya FIFA dan AFC untuk tidak hanya mendapatkan data dan informasi secara langsung tentang adanya sejumlah masalah yang dihadapi persepakbolaan Indonesia saat ini, juga untuk turut serta melakukan reformasi dan pembenahan terhadap persepakbolaan nasional Indonesia.

2.      Di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa padat, kesediaan Presiden Joko Widodo untuk menerima pertemuan dengan Tim FIFA AFC merupakan suatu bentuk sikap perhatian pimpinan tertinggi Pemerintahan Indonesia dalam berkeinginan untuk mendorong bagi pembenahan tata kelola managemen persepakbolaan Indonesia.

3.      Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia dan Tim FIFA dan AFC telah sepakat untuk membentuk tim kecil sebagaimana telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo, dimana tugas tim kecil ini akan dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk berkomunikasi dan mendetailan hal-hal teknis dalam rangka reformasi terhadap PSSI.

4.      Perlu ditegaskan dalam konteks ini, bahwa Tim FIFA dan AFC perlu diminta komitmennya karena pada saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo sudah sepakat sepenuhnya untuk membentuk tim kecil. Sehingga dari aspek etikanya, maka komitmen yang sudah disepakati bersama tersebut tidak boleh secara sepihak dilanggar.

5.      Bahwasanya FIFA dan AFC akan membentuk suatu komite, itu dipersilakan saja, namun itu secara terpisah. Namun komitmen yang sudah disepakati harus tetap dijunjung tinggi apalagi itu dengan Kepala Pemerintahan. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia meminta Tim FIFA dan AFC melaporkan pada FIFA dan AFC tentang kesepakatan tersebut terlebih dahulu, karena inkonsistensi terhadap kesepakatan tersebut sama halnya dengan pelecehan terhadap Pemerintah Republik Indonesia. (dkk/jpnn)