Pemerintah TegasTolak Dana Aspirasi

Pemerintah TegasTolak Dana Aspirasi
Pemerintah TegasTolak Dana Aspirasi
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana. Dikatakannya, bahwa selama ini alokasi pembangunan untuk daerah terus mengalami peningkatan signifikan di APBN. Saat ini, sepertiga alokasi APBN sudah di transfer langsung menjadi hak daerah. Bukan hanya itu, seluruh anggaran di Kementrian/Kelembagaan juga dialokasikan pula untuk pembangunan di daerah.

‘’Kalau kami dari Bappenas menangkap keinginan ini (dana aspirasi) untuk daerah-daerah yang belum masuk program. Tentu kita akan mempertajam lagi keinginan dari usulan ini. Sebenarnya, alokasi APBN kita tetap memajukan daerah-daerah namun secara bertahap,’’ kata Armida.

Dikatakannya pula, bahwa pemerintah pusat sangat menyadari, bahwa dengan luas Indonesia yang demikian besar dan keterbatasan keuangan negara, tentu tidak membuat semua daerah merasa diperlakukan adil. Namun Pemerintah Pusat telah berupaya terus memberikan perhatian pada pembangunan di daerah terutama infrastruktur.

‘’Keinginan ini kan belum disetujui tapi masih dalam pembahasan. Yang menjadi titik pentingnya adalah, ini bagian dari aspirasi. Jadi tetap akan  kita bahas. Nanti akan kita jelaskan, bahwa usulan itu sebenarnya sudah tersalurkan dalam bentuk DAK, DAU, DBH dan dana perimbangan lainnya. Yang kita ingin hindari adalah kerancuan dan tumpang tindih itu,’’ kata Armida. (afz/jpnn)

JAKARTA -- Meski DPR tetap bersikukuh akan mengusulkan dan membahas dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per anggota dewan, pemerintah tetap berpendapat


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News