Pemerintah Terapkan Berbagai Kebijakan Hadapi Revolusi Industri 4.0

jpnn.com, BALIKPAPAN - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menegaskan, di era global Revolusi Industri 4.0 saat ini, sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi menjadi syarat mutlak untuk dapat persaingan global yang semakin ketat.

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses dan mutu pelatihan vokasi guna menyiapkan SDM kompeten dan berdaya saing.

"Pengembangan kompetensi SDM menjadi sangat strategis dan harus dilakukan pemerintah bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk tujuan lebih produktif," kata Menaker Hanif saat memberikan sambutan acara Musyawarah Nasional XIII Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (7/9).

BACA JUGA: Kemnaker Gandeng Swasta Kembangkan Pelatihan Wirausaha Otomotif

Hanif mengatakan kebijakan yang telah dilakukan adalah menetapkan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang inklusif atau tidak mempersyaratkan (batasan) usia maupun latar belakang pendidikan, sehingga masyarakat mempunyai akses atau kesempatan untuk memiliki skill atau keterampilan.

Kedua, program “3R”, yaitu Re-orientasi, Revitalisasi dan Re-branding Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah (UPTP). Program ini ditujukan untuk mempercepat dan masifikasi produksi SDM yang kompeten di berbagai bidang kejuruan prioritas, sekaligus meningkatkan relevansi keluaran BLK sesuai kebutuhan pasar kerja.

BACA JUGA: Targetkan Jadi Negara Maju, Indonesia Dorong Peningkatan Produktivitas

"Kejuruan di berbagai BLK pun telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di era Revolusi Industri 4.0. Misalnya kejuruan menjahit yang telah di upgrade menjadi kejuruan fashion technology, yang melatih peserta bukan hanya agar terampil menjahit, tetapi terampil mulai dari mendesain, memproduksi sampai dengan memasarkan produk yang dibuat," ujarnya.