Pemerintah Terbitkan Buku Saku BHP

JAKARTA – Pro kontra terkait pengesahan Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dikhawatirkan mengganggu stabilitas kampus. Aksi demonstrasi yang tak henti-hentinya bergulir di sejumlah wilayah mulai membuat kalang kabut pemerintah. Untuk meredamnya, dalam waktu dekat pemerintah menerbitkan buku saku tentang UU BHP. Penerbitan buku saku itu dilakukan sebagai salah satu cara sosialisasi kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Fasli Jalal menyatakan, sosialisasi UU BHP dengan menerbitkan buku tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan masyarakat. ’’Banyak masyarakat yang bertanya. Itu wajar karena bahasa hukum tidak mudah dipahami,’’ katanya kepada Jawa Pos di Jakarta, Selasa (6/1).

Seperti diketahui, UU BHP disahkan DPR pada 17 Desember 2008. Regulasi itu mengamanatkan perubahan status perguruan tinggi dan satuan pendidikan di bawahnya yang sudah berakreditasi internasional atau mendapat nilai A menjadi BHP.

UU itu juga mengamanatkan tanggung jawab pemerintah untuk mendanai minimal setengah dari biaya pendidikan. Sedangkan peserta didik menanggung maksimal sepertiga biaya pendidikan. Penerbitan buku saku tersebut, lanjut Fasli, sebagai salah satu cara sosialisasi.