Pemerintah Terbitkan Perppu JPSK
Jumat, 17 Oktober 2008 – 07:25 WIB

Pemerintah Terbitkan Perppu JPSK
Prosesnya, sambung dia, bank tersebut disupervisi pengawas perbankan. Jika ditemukan kesulitan, akan ditangani sepenuhnya oleh bank sentral. Baru jika ditemukan kerusakan sistemik, KSSK akan turun tangan.
Pemerintah lantas memberikan fasilitas pembiayaan darurat (FPD) ke bank tersebut. "Tapi, ada konsekuensinya setelah dikucuri (pembiayaan). BI bisa ngambil hak RUPS dan mengganti manajemennya," jelas mantan calon gubernur BI itu. Pemerintah juga memberikan penyertaan modal sementara untuk bank yang mengalami problem solvabilitas sistemik.
Bank tersebut akan diambil alih LPS, sedangkan untuk LKBB bakal dikawal Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Namun, Raden enggan membeberkan kriteria bank-bank yang bisa diambil alih. Kriteria itu disebut sebagai ''bank gagal'' dan tidak dapat lagi disehatkan BI. "Kita tidak bisa membuka kriterianya karena bisa memicu moral hazard," tuturnya.
Raden menepis anggapan pemberian pembiayaan alias bailout ke bank-bank berstatus krisis sama dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1997-1998. Saat itu bank sentral mengucurkan dana hingga Rp 650 triliun ke bank-bank yang krisis. Pada tahap awal, BI dalam mengeluarkan likuiditas ke bank-bank tidak memerlukan persetujuan DPR. Sebab, ini seperti mekanisme biasa yang salah satunya diatur dalam fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). "Tapi, kalau ada lost-nya, agak parah, kita harus ke DPR," katanya.
JAKARTA - Langkah pemerintah mengantisipasi dampak krisis finansial global kian mantap. Hanya dalam tempo empat hari, tiga peraturan pemerintah pengganti
BERITA TERKAIT
- Dirut Bank DKI Jamin Dana Nasabah Aman dan Non-tunai KJP Plus Tetap Lancar
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 April 2025, UBS dan Galeri24 Sama Saja
- Transaksi Tabungan Emas Pegadaian Diproyeksikan Naik 10 Kali Lipat pada Akhir April
- 165.466 Kendaraan Meninggalkan Jabotabek saat Libur Panjang
- Satgas Ramadan & IdulFitri Pertamina Dinilai Berhasil Memitigasi Lonjakan Permintaan BBM
- Pemda Diminta Jadi Motor Investasi dan Pemerataan Ekonomi