Pemerintah Terus Dorong Integrasi Kebijakan Tata Kelola Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah terus mendorong integrasi kebijakan sebagai solusi tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan.

Menko Airlangga menyampaikan hal itu pada Seminar Policy Brief Peserta PKN Tingkat I Angkatan LX Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (2/10).

Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga menyampaikan beberapa poin penting, yaitu antara lain dalam mengintegrasikan kebijakan tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan akan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi dan Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (SANAS KSB) Tahun 2025-2029.

Terkait kelembagaan yang menangani sektor kelapa sawit, pada 2015, pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Komite Pengarah yang terdiri dari delapan kementerian dan menjadi wadah merumuskan kebijakan terkait industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir.

Selanjutnya, program mandatori biodiesel merupakan konsepsi nyata dari implementasi hilirisasi produk kelapa sawit.

Kebijakan biodiesel dimulai sejak 2009 dengan pembiayaan APBN, lalu sejak 2015 melalui pembiayaan BPDPKS.

Program B35 di 2023 telah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 32,6 juta ton CO2.