Pemerintah Tetap Larang Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah membatalkan rencana untuk mengizinkan aparaturnya menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Sebab, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) yang melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran akan dipertahankan.
"Permenpan memang masih melarang. Dilanjutkan itu saja, tidak ada perubahan," ujar MenPAN-RB Asman Abnur di Istana Negara, Senin (4/6) malam.
Larangan itu berdasar Permen PAN-RB Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. Merujuk aturan yang sudah 12 tahun berlaku itu maka semua kendaraan pemerintah tidak boleh digunakan untuk selain dinas.
Terkait surat edaran (SE) KPK yang mengimbau pejabat negara menolak pemberian gratifikasi berupa parsel, uang maupun fasilitas dalam bentuk pemberian lainnya, Asman menegaskan bahwa sudah ada aturan yang melarang hal itu. Mantan wali kota Batam itu menegaskan, larangan bagi PNS menerima parsel Lebaran juga tetap berlaku.
"Kan sama kayak tahun-tahun lalu. Tahun sekarang sama baik parcel ataupun mobil dinas. Jadi sesuai permenpan yang ada dilanjutkan. Tidak ada perubahan sama sekali," tegasnya.(fat/jpnn)
Pemerintah mempertahankan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- GMSK Dukung KPK Dalami Keterlibatan Febrie Diansyah di Kasus TPPU SYL
- Dedi Mulyadi: Mudik Lebaran 2025 Jauh Lebih Baik Dibandingkan Tahun Sebelumnya
- One Way Nasional di Tol Cikatama-Kalikangkung Dihentikan
- Selamat Lebaran 2025, Pertamina Tetap Beroperasional 24 Jam
- Arus Mudik Lebaran 2025 Lancar, ASDP Apresiasi Dukungan Semua Pihak
- Malam H-2 Lebaran Jalur Pantura Cirebon Masih Dipadati Pemudik