Pemerintah Tetapkan WNI yang Ikut Majelis Tablig Malaysia Sebagai ODP

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan terus memantau majelis tablig yang berada di luar negeri dan sejumlah WNI yang ingin kembali ke Tanah Air, khususnya Malaysia. Khusus untuk WNI yang mengikuti majelis tablig di luar negeri, pemerintah menetapkan semuanya menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP).

"Secara kronologis, rencana skenario pemulangan nanti adalah para WNI ini akan diperiksa terlebih dulu dari asalnya," kata Menteri Koordinator PMK Muhadjir usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui telekonferensi, Selasa (31/3).

Menurut dia, ada empat kategori yang ditetapkan pemerintah dalam mengatur penanganan arus masuk WNI dan pembatasan perlintasan WNA. Pertama adalah WNI yang bekerja di daratan dengan segala latar belakang pekerjaan terutama dari Malaysia.

Kedua, ABK khususnya kapal pesiar. Muhadjir mengatakan setidaknya ada 11 ribu anak buah kapal (ABK) yang bekerja di dunia. Ketiga kelompok jemaah tablig Indonesia yang saat ini berada di India. Terakhir, WNI umum yang tidak masuk dalam kategori tersebut harus mengikuti kebijakan pemerintah.

Muhadjir menerangkan, secara umum mereka yang masuk akan diperiksa riwayat perjalanannya, termasuk tujuan terakhir ketika masuk ke Indonesia. Lalu setiap orang akan diminta keterangan status kesehatan sebelum berangkat keluar Indonesia.

"Dia harus dapatkan Health Sertificate dari yang berwenang dari negara asal dan akan dibantu kedutaan besar di tempatnya. Kemudian kepulangan akan diatur sehingga terjadwal dan tidak gerudukan, tetapi secara bertahap agar bisa dikendalikan," kata Muhadjir.

Dia menerangkan, di setiap pintu masuk, WNI akan diperiksa kesehatannya. Apabila tidak memiliki gejala Corona maka akan dilepas. Sementara apabila terdapat gejala virus Corona, maka pemerintah akan melakukan karantina di Pulau Sebaru, Pulau Galang atau Pulau Natuna.

Muhadjir menerangkan, apabila mereka telah mengikuti skenario karantina dan dinyatakan sehat, nantinya para WNI akan dipulangkan lewat fasilitas yang diberikan negara.