Pemerintah Tidak Abaikan Kecurangan UN

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, pemerintah tidak mengabaikan kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Kecurangan-kecurangan itu menurutnya, akan ditindaklanjuti. "Tetapi jangan sampai kecurangan-kecurangan itu seakan-akan membuyarkan semua pelaksanaan UN. Meskipun baik, seakan-akan tidak ada artinya semua," terang Mendiknas, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 19 Jakarta, Senin (29/3).

Mendiknas menjelaskan, meminjam istilah di persepakbolaan, kalau ada pemain yang melakukan pelanggaran, maka akan diberikan hukuman berupa tendangan bebas. Kalau pelanggarannya lebih keras, maka diberikan kartu kuning, bahkan kartu merah, tetapi pertandingannya tetap berlangsung. "Jangan sampai ada pelanggaran, terus pertandingan bubar. Oleh karena itu, yang nakal-nakal seperti di Medan, maka (dilakukan) ujian pengganti," jelasnya.

Menurut Mendiknas, untuk mengantisipasi kebocoran soal, (sebenarnya) tidak cukup dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan UN semata, namun harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kesadaran diri tentang pentingnya kejujuran bagi siswa, guru, kepala sekolah dan masyarakat. "Hakekatnya, ujian ini tidak sekadar menguji tentang kemampuan kognitif atau kemampuan potensi-potensi yang lain, tetapi juga menguji tingkat kejujuran. Dari situ pula, tema yang kita ambil adalah 'Prestasi Yes, Jujur Harus'. Itu merupakan satu paket mata uang," kata Mendiknas.

Mendiknas menyampaikan lagi, bahwa setiap titik memiliki potensi kecurangan. Dia menyebutkan, potensi kecurangan dapat terjadi mulai dari titik di percetakan, sampai pada distribusi. "Percetakan harus diawasi. Distribusi pun juga harus diawasi betul," ujarnya.