Pemerintah Tidak Hentikan Pemekaran

“Pemerintah sangat berharap, kiranya grand disain yang lebih bersifat jangka panjang dan pertimbangan ekonomi serta pelayanan pemerintah dapat disetujui DPR sebagai pertimbangan utama untuk memekarkan sebuah wilayah. Hal ini sekaligus dalam rangka mengurangi muatan politik praktis dalam sebuah proses pemekaran,” tegas Mardiyanto.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Margiyanto juga mendesak pemerintah untuk memekarkan beberapa wilayah yang memang layak untuk dimekarkan tapi dihalang-halangi oleh kabupaten induk dengan berbagai alasan yang juga sarat dengan muatan politis. Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Idrus Markham, menyambut baik keinginan pemerintah untuk memberlakukan jedah sementara bagi pemekaran wilayah. “Bangsa ini sesungguhnya memerlukan grand disain pemekaran secara nasional. Dengan demikian kita mengetahui secara pasti berapa sesungguhnya kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. (Fas/JPNN)