Pemerintah tidak Larang Masyarakat Mudik Lebaran, Sultan Cemaskan Terjadi Ledakan Kasus Covid-19
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin merespons pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di rapat kerja dengan Komisi V DPR yang menyatakan tidak akan melarang masyarakat mudik Lebaran 2021.
Menurut Sultan, Idulfitri kali ini akan dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid-19. Di satu sisi, Sultan bersyukur pemerintah memberikan izin untuk masyarakat dapat merayakannya dengan mudik dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.
“Hanya saja, selain sukacita menyambut keputusan ini, ada juga kecemasan terhadap lonjakan kasus infeksi Covid-19 yang saya rasakan,” katanya dalam keterangan resminya, Selasa (16/3).
Senator dari Bengkulu ini menjelaskan ketakutan terhadap lonjakan kasus Covid-19 ini bukan tanpa alasan. Dia lantas menyampaikan beberapa evaluasi terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Negara yang berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19, selain maksimal dalam melaksanakan testing dan tracing adalah negara yang berhasil memantau pergerakan manusia, dan kita gagal dalam hal ini,” ujar Sultan.
Dia melanjutkan, selain masalah keterbatasan infrastruktur pendukung kesehatan, kontur geografis Indonesia sangat kompleks.
Selain itu, ujar dia, ditambah lagi persoalan jumlah penduduk besar dan tersebar merata di seluruh kepulauan, tentu berdampak terhadap sulitnya pemerintah dalam melacak pola interaksi manusia.
Mantan wakil gubernur Bengkulu ini juga meminta semua akses pintu masuk perbatasan wilayah dijaga ketat dengan penerapan protokol kesehatan.
Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin bersyukur di satu sisi pemerintah memberikan izin untuk masyarakat dapat merayakannya dengan mudik dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Hanya saja dia mencemaskan terjadi lonjakan kasus Covid-19.
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia
- Rapat Bareng DPD, Wamendagri Ungkap Aspirasi Penghentian Moratorium DOB
- Menag Sebut Masjid di IKN Bisa Dipakai untuk Salat Idulfitri 2025
- Komeng Minta Pindah Komite di DPD, Heboh, Sampai Sewa Truk