Pemerintah Tidak Usah Baper Soal Kritik dari ASN

jpnn.com, JAKARTA - Larangan Aparatur Sipil Negara atau ASN mengkritik pemerintah menuai reaksi beragam. Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu baper (bawa perasaan) dan paranoid terkait kritik akibat kritik yang disampaikan ASN.
"Kalau ASN mengkritik atau apa pun, sejauh kritik itu konstruktif saya kira tidak perlu baper, tidak perlu paranoid, tidak perlu berlebihan," ungkap Riza di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/10).
Ketua DPP Partai Gerindra itu mengatakan seluruh warga negara Indonesia tidak boleh dibatasi dalam memberikan kritik. Menurut Riza, TNI, Polri maupun ASN boleh saja memberikan kritik.
"Yang penting tidak melanggar UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), maupun UU lainnya," jelas Riza.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR ini meningatkan jangan pula asal mengkritik tanpa dasar, fakta dan data.
"Itu tidak baik," tegasnya.
Menurut Riza, kalau mengkritik harus sesusi dengan masukan yang membangun, konstruktif.
"Negara kita negara yang demokratis dan sudah memasuki 20 tahun reformasi. Jadi, jangan set back ke belakang mengkritik saja tidak boleh," pungkasnya. (boy/jpnn)
Jangan pula asal mengkritik tanpa dasar, fakta dan data, harus sesusi dengan masukan yang membangun, konstruktif.
Redaktur & Reporter : Boy
- Wali Kota Jakarta Selatan Mendukung Program Mainstreaming HAM untuk ASN dan Masyarakat
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS
- 1.234 CPNS & PPPK Kalsel Terima SK, Gubernur Muhidin Beri Pesan Begini
- DPR Bahas RUU Kepariwisataan, Apa Misinya?
- DPR & MenPAN-RB Fokus Pemindahan ASN ke IKN, Honorer Kecewa
- 5 Berita Terpopuler: Jangan Sepelekan Peringatan Ahli Hukum, Semua ASN Wajib Tahu, karena Sangat Mudah Memberhentikan PPPK