Pemerintah Tolak Dana Aspirasi agar Tak Ganggu Keinginan Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinov Chaniago memastikan pemerintah tidak akan menyetujui keputusan DPR tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) alias dana aspirasi. Menurutnya, dana itu juga belum dibahas secara matang untuk dimasukkan dalam RAPBN 2016.
"Pemerintah kan tidak setuju, presiden (Joko Widodo, red) juga tidak setuju," ujar Andrinof di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/6).
Andrinof menegaskan, dana aspirasi tidak sesuai dengan perencanaan keuangan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Karena itu, lanjutnya, DPR diharapkan bisa memahami penolakan pemerintah.
Andrinof bahkan khawatir dana aspirasi akan menganggu visi dan misi pemerintahan saat ini. "Kalau pakai konsep dana aspirasi itu bisa bertabrakan dengan visi dan misi presiden," imbuhnya.
Meski demikian, kata Andrinof, usulan DPR itu akan tetap dibahas dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemerintah dalam waktu dekat akan menyampaikan penolakan secara resmi atas usulan DPR tentang dana aspirasi.(flo/jpnn)
JAKARTA - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinov Chaniago memastikan pemerintah tidak akan menyetujui keputusan DPR tentang Usulan Program Pembangunan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Legislator Golkar Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink, Ini Alasannya
- KPK Didesak Dalami Info Pertemuan Abdul Gani Kasuba dan Anak Komisaris Mineral Trobos
- Kutuk Aksi Carok di Sampang, Kiai Nasih Dorong Proses Hukum yang Cepat
- Pj Gubernur Sumut Jajaki Kerja Sama Pendidikan dan Perdagangan dengan Jepang
- Forum Kiai Jakarta Sebut Pernyataan Suswono Bukan Penistaan Nabi Muhammad
- Bang Edi Apresiasi Bareskrim Bongkar Parbrik Narkoba Beromzet Rp 1,5 Triliun