Pemerintah Tolak Dana Aspirasi agar Tak Ganggu Keinginan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinov Chaniago memastikan pemerintah tidak akan menyetujui keputusan DPR tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) alias dana aspirasi. Menurutnya, dana itu juga belum dibahas secara matang untuk dimasukkan dalam RAPBN 2016.
"Pemerintah kan tidak setuju, presiden (Joko Widodo, red) juga tidak setuju," ujar Andrinof di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/6).
Andrinof menegaskan, dana aspirasi tidak sesuai dengan perencanaan keuangan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Karena itu, lanjutnya, DPR diharapkan bisa memahami penolakan pemerintah.
Andrinof bahkan khawatir dana aspirasi akan menganggu visi dan misi pemerintahan saat ini. "Kalau pakai konsep dana aspirasi itu bisa bertabrakan dengan visi dan misi presiden," imbuhnya.
Meski demikian, kata Andrinof, usulan DPR itu akan tetap dibahas dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemerintah dalam waktu dekat akan menyampaikan penolakan secara resmi atas usulan DPR tentang dana aspirasi.(flo/jpnn)
JAKARTA - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinov Chaniago memastikan pemerintah tidak akan menyetujui keputusan DPR tentang Usulan Program Pembangunan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gempa M 4,5 Guncang Malang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
- Sufmi Dasco dan Andre Rosiade Lepas 5.000 Pemudik Pulang Basamo Gelombang Pertama
- KPK Amankan Uang Rp 2,6 Miliar Saat OTT di OKU Sumatera Selatan
- Utut Bilang KontraS Pernah Diundang Bahas RUU TNI, tetapi Tak Hadir
- Keluarkan Kebijakan Kontroversial, Dedi Mulyadi Minta Maaf
- Percepat Capaian Program, Pemprov Jateng Berkolaborasi dengan 44 Perguruan Tinggi