Pemerintah Tolak Dana Aspirasi, Anggota DPR Justru Punya Alasan Membela Diri di Depan Konstituen

jpnn.com - JAKARTA - Keputusan DPR RI menetapkan usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau yang lebih dikenal dengan sebutan dana aspirasi belum tentu bisa terealisasi. Sebab, keputusan akhirnya ada pada pemerintah.

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Yandri Susanto, dana aspirasi memang tak akan terealisasi jika pemerintah tidak mengakomodirnya dalam RAPBN 2016. Dan kalaupun pemerintah menolak UP2DP,  Yandri sebagai anggota DPR mengaku tak akan surut langkah menampung aspirasi.

Yandri yang terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Banten II, mengaku biasa menyerap aspirasi di Serang. Menurut Yandri, dirinya justru punya alasan kepada konstituennya ketika pemerintah menolak UP2DP sehingga aspirasi yang ditampung tak terealisasi.

"Saya kalau aspirasi di Serang, ada jembatan rusak, jalan desa. Kalau tidak disetujui saya tinggal bilang’ Jokowi tidak setujui (usulan aspirasi rakyat)" ujar Yandri di gedung DPR Jakarta, Kamis (24/6).

Menurut Yandri, kalaupun pemerintah tak mau mengakomodir UP2DP maka dirinya tetap bergerak ke daerah pemilihannya. Sebab, saat ini sedang proses penyerapan apsirasi dari dapil untuk dibawa ke pembahasan RAPBN 2016 yang akan berlangsung hingga Oktober mendatang.

"Mulai menampung aspirasi, mulai ada kades minta bangun jalan, ada lagi usulan sekolah ambruk. Ini bukan kita percaya langsung, diinvestigasi dulu benar gak ini. Jadi nanti kami tetap usulkan, yang bahas Banggar DPR dengan Menkeu," jelasnya.(fat/jpnn)