Pemerintah Tolak DPP PD Versi KLB, Huda: Membuktikan Bapak Moeldoko Difitnah

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) di bawah kepemimpinan Moeldoko menghormati keputusan pemerintah yang tidak mengesahkan kepengurusan DPP PD hasil KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP PD kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems, menyebut keputusan itu membuktikan pemerintah tidak campur tangan dalam konflik partai berlambang segitiga merah putih tersebut.

"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," kata Huda dalam pesan singkatnya kepada JPNN.com, Selasa (31/3).

Selain itu, kata Huda, keputusan pemerintah itu membuktikan bahwa PD yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memfitnah Moeldoko.

Sebab, kata dia, PD kubu AHY dan SBY selalu menarasikan pemerintah di belakang Moeldoko, sehingga eks Kepala Staf TNI AD itu berani terlibat di konflik partai pemenang Pemilu 2009.

"Ini juga membuktikan bahwa Bapak Moeldoko telah difitnah," tutur dia.

Alumni Universitas Islam Bandung itu melanjutkan, sebenarnya keterlibatan Moeldoko di PD menyusul keluhan para kader senior partai berwarna kebesaran biru itu. 

Mereka meminta eks Panglima TNI tersebut bisa membenahi PD yang sudah mengalami perubahan dar cita-cita awal pendirian.