Pemerintah Tuding Parpol Recoki Birokrasi di Daerah
Senin, 14 Mei 2012 – 16:51 WIB

Pemerintah Tuding Parpol Recoki Birokrasi di Daerah
JAKARTA - Peranan partai politik dalam sistem birokrasi di Indonesia terutama daerah sangat kuat. Saking kuatnya, pengangkatan jabatan di birokrasi pun ditentukan parpol.
"Birokrasi selalu menjadi "ATM" bagi parpol. Kepala daerah bisa semaunya menjalankan pemerintahan sesuai arah dan kebijakan parpol," ungkap Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo di Jakarta, Senin (14/5).
Besarnya campur-tangan parpol dalam pemerintahan di daerah, menurut Eko, menjadi salah satu faktor semakin buruknya sistem birokrasi. Penentuan jabatan pun ditentukan berdasarkan suka dan tidak suka (like and dislike). Alhasil, PNS yang paling dirugikan karena harus bersikap 'asal bapak senang'.
"Siapa yang dekat kepala daerah (parpol), itu yang mendapat promosi duluan. Sebaliknya, yang tidak dekat meski mampu dan punya kompetensi justru dinon-jobkan," ujarnya.
JAKARTA - Peranan partai politik dalam sistem birokrasi di Indonesia terutama daerah sangat kuat. Saking kuatnya, pengangkatan jabatan di birokrasi
BERITA TERKAIT
- Pastikan Dana Haji Aman, Kepala BPKH: Kami Utamakan Transparansi dan Prinsip Syariah
- Siswa Sulawesi Tenggara Cerdas-Cerdas, Ini Reaksi Mendikdasmen
- GP Ansor Gaungkan Patriot Ketahanan Pangan Menjelang Puncak Harlah Ke-91
- Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Intervensi Anggota TNI di Kampus UI dan UIN Semarang
- Berdoa di PIK, Biksu Thudong Tebar Pesan Damai
- Pemerintah Fokus Tuntaskan Pengangkatan PPPK Tahap 1, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun