Pemerintah Tunda Negosiasi Perdana Inalum
Kamis, 04 November 2010 – 16:46 WIB
Menurut Hatta, penilaian yang kredibel dalam persaingan mendapatkan saham mayoritas PT Inalum ini sangat penting. Alasannya, karena hal itu berkaitan dengan sikap pemerintah selanjutnya untuk melakukan negosiasi.
"Sehingga atas dasar itu kita punya pegangan untuk melakukan negosiasi. Opsinya pertama kita lakukan renegosiasi. Tidak mungkin kalau diperpanjang begitu saja. Bukan berarti usulan Jepang tidak dibahas, namun bukan menjadi suatu prioritas," tegas Hatta.
Menteri Perindustrian MS Hidayat menambahkan, kepentingan nasional dalam masalah Inalum menjadi prioritas. Meski demikian, penilaian terhadap proposal pengajuan penambahan masa kontrak yang disampaikan Jepang tetap harus dinilai secara independen. "Kami berpihak pada Indonesia tanpa harus gembar gembor. Karena sekarang harus banyak hal dilihat untuk bisa menyelesaikan soal Inalum ini," katanya.
Sebagaimana diketahui, Inalum adalah perusahaan peleburan (smelter) aluminium yang memanfaatkan energi pembangkit tenaga listrik air (PLTA) Asahan. Indonesia memiliki saham sebesar 41,1 persen dan Nippon Asahan Aluminium (NAA), Jepang sebagai pihak mayoritas memiliki 58,9 persen saham.
JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menunda negosiasi awal antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) RI dan pihak Jepang, guna membahas
BERITA TERKAIT
- Kementerian BUMN Setorkan Dividen ke Negara Rp 85,5 Triliun, Optimistis Meningkat 2025
- Pertamina Temukan Sumur MNK, Peneliti: Bagus, Ini Upaya untuk Tingkatkan Produksi
- Mendes Yandri Optimistis Desa Mampu Penuhi Bahan Baku Protein Program Makan Bergizi Gratis
- Kembangkan Bisnis, Anak Usaha ABMM Akuisisi Perusahaan Logistik Global Asal Prancis
- Ninja Xpress Bagikan 4 Strategi untuk Atasi Tantangan di Industri Ritel F&B
- Sinergi dengan Polri & TNI, Bea Cukai Tingkatkan Pengawasan di 3 Wilayah Ini