Pemerintah Usulkan Tiga RUU Masuk Prolegnas 2021, Ada Ominibus Law Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly mengusulkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) baru untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Salah satunya adalah omnibus law baru untuk sektor keuangan, yakni RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"Usulan baru RUU Prolegnas Prioritas inisiatif pemerintah tahun 2021 yaitu RUU Hukum Acara Perdata, RUU tentang Wabah, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," kata Menkumham Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di Jakarta, Senin (23/11).
Yassona juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mengusulkan sejumlah RUU dari Prolegnas 2020 agar tetap jadi prioritas tahun depan.
Rancangan undang-undang yang dimaksud adalah:
1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Kontroversi seputar UU Cipta Kerja tak bikin pemerintah kapok membuat omnibus law, hal itu terlihat dari usulan prolegnas 2021
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS
- DPR Bahas RUU Kepariwisataan, Apa Misinya?
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing
- Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah
- Pemerintah Siapkan Retret Gelombang Kedua untuk Kepala Daerah