Pemerintah Wajib Bantu Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat
Kamis, 29 September 2011 – 19:33 WIB

Pemerintah Wajib Bantu Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 55 Ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang diajukan Yayasan Salafiyah Pekalongan, melalui Machmud Masjkur dan Yayasan Santa Maria Pekalongan lewat pemohon Suster Maria Bernardine. Selain itu, kata "dapat" dalam pasal 55 ayat 4 UU Nomor 20/2003 Tentang Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," ujar Mahfud.
Ketua majelis hakim, Mahfud MD saat membacakan putusan menyebut, kata ‘dapat’ dalam UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 bila dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat. Karenanya, dia menilai, sebagian permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Mahfud saat sidang pembacaan putusan di gedung MK, Kamis (29/9).
Baca Juga:
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 55 Ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional
BERITA TERKAIT
- UNSRI dan Ganesha Operation Berbagi Trik Lulus Seleksi Masuk PTN
- UBM Ajak Siswa Kenali Potensi Data Science dan Artificial Intelligence
- SIS South Jakarta Salurkan Hasil Mega Bazaar ke Organisasi Nirlaba
- Puasa dan Idulfitri 2025: Libur Sekolah 13 Hari, Tidak Termasuk Tanggal Merah
- BEMSMART23, Dukung Pemberdayaan Siswa di Bidang Olahraga dan Seni
- Pesan Kepala BPKH kepada Wisudawan UI: Jadilah Pribadi yang Impactful