Pemerintah Waspadai Daging Impor Ilegal
Rabu, 25 Agustus 2010 – 16:40 WIB

Pemerintah Waspadai Daging Impor Ilegal
JAKARTA — Menteri Pertanian Suswono mengakui bahwa bersamaan dengan Ramadhan dan semakin dekatnya perayaan Idul Fitri, terjadi lonjakan permintaan daging di dalam negeri. Akibatnya, sekitar 32 persen kebutuhan daging terpaksa dipasok dari luar negeri. Namun yang menjadi kekhawatiran pemerintah justru kemungkinan masuknya daging impor yang masuk secara ilegal. "Ini yang betul-betul akan kita awasi. Apalagi prioritas untuk kebutuhan lebaran. Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak peternak yang siap menyuplai. Kita sudah berkomitmen dengan fitloter (peternak dalam negeri). Sekarang ada sekitar 140.000 ekor di fitloter," ungkap Suswono.
"Ini menjadi tanggung jawab kita, terutama Bea Cukai untuk lebih ekstra lagi. Memang tidak mustahil kebutuhan daging meningkat dan tidak mustahil juga daging-daging ilegal masuk," kata Suswono pada wartawan di kantor Menteri Perekonomian, Rabu (24/8).
Baca Juga:
Menurutnya, jangan sampai daging yang masuk tanah air melalui jalur tak resmi itu juga terdistribusi hingga sentra-sentra penghasil dagung seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saebab, hal itu bisa menyebabkan kerugian bagi para peternak lokal.
Baca Juga:
JAKARTA — Menteri Pertanian Suswono mengakui bahwa bersamaan dengan Ramadhan dan semakin dekatnya perayaan Idul Fitri, terjadi lonjakan permintaan
BERITA TERKAIT
- Peluncuran Happy Kijang Menandai Gerakan Menuju Indonesia Bersih, Sehat
- Perkuat Manajemen, GNI Pastikan Operasional Berjalan Normal
- Artajasa Bersama Pelaku Sistem Pembayaran Berkomitmen Perluas Ekosistem Ekonomi Digital Nasional
- PT EDOT Siap Ekspansi ke Pasar Global, Tekankan Pentingnya Inovasi Produk
- Gelar Seminar, PTPN Bahas Peran Strategis Kelapa Sawit Menuju Indonesia Emas 2045
- Bank Mandiri Ciptakan Lingkungan Kerja Inklusif lewat Respectful Workplace Policy