Pemerintahan Berbasis Elektronik, 3 Hal Ini Harus Disiapkan

Kelembagaan diharapkan mengembangkan tekhnologi dan terdapat unit masing-masing instansi yang mengurus tekhnologi agar terkoneksi dengan instansi lain, daerah, swasta, dan masyarakat umum.

Untuk SDM, Bahtiar menilai tidak banyak lulusan pendidikan teknologi informasi yang mampu mengembangkan teknologi di lingkungan pemerintahan. Tidak sedikit ASN yang telah berusia lanjut yang dianggap kurang melek teknologi.

“Untuk itu diharapkan rekrutmen ASN yang baru salahsatu diharapkan akan mampu mewujudkan visi pembangunan pemerintahan berbasis elektronik.

Bahtiar mengatakan, apabila revolusi teknologi pemerintahan diwujudkan maka akan mengintegrasikan wilayah yang sangat luas, sistem administrasi dan pelayanan di Indonesia akan semakin efektif dan efisien.

Pemerintah pusat akan dapat langsung terhubung seluruh unit-unit pemerintahan sampai di pelosok, antara lain cukup menggunakan video conferrence, sistem informasi dan pelayanan online hingga ke tingkat desa/kelurahan.

“Aparatur pemerintahan tidak perlu lagi melakukan perjalanan dinas ke berbagi tempat yang tentunya memakan waktu dan biaya, serta mengurangi jumlah pegawai dan merampingkan struktur organisasi pemerintahan yang dinilai sangat besar dan boros.”

Beberapa daerah telah menjalankan inovasi teknologi daerahnya masing-masing dan pemerintah terus mendorong memberikan petunjuk dan bimbingan. Contoh konkrit sudah terdapat website masing-masing unit pemerintahan yang membangun sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat seperti di Kemendagri ada SAPA dan Si Lapor yang apabila masyarakat yang ingin melapor dan menyampaikan pengaduan tidak perlu dengan surat tertulis, cukup mengadu melalui website.

Menko Perekonomian dibantu BPKM, Kemendagri dan kementerian lembaga terkait juga telah melaunching pelayanan 1 (satu) jam pelayanan perizinan yang terintegrasi secara nasional disebut Online Single Submission (OSS).