Pemerintahan Jokowi Bakal Urus 28 Juta Orang Miskin

jpnn.com - JAKARTA - Dua bulan lagi, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir. Menjelang masa penghabisan tersebut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memaparkan data terkait jumlah warga miskin dalam kurun waktu empat tahun, mulai dari 2009 hingga 2013.

Berdasarkan data tersebut, TNP2K menyebutkan bahwa jumlah warga miskin telah berkurang hingga lima juta orang. Namun, tercatat jumlah warga miskin masih mencapai 28 juta saat ini.
 
"Sudah turun lima juta, tapi jumlahnya masih 28 juta. Artinya ini tantangan kita bagaimana kita harus cepat menurunkannya," kata Sekertaris Eksekutif TNP2K Bambang Widiyanto di Istana Wakil Presiden, kemarin (12/8).

Sebanyak 28 juta penduduk miskin tersebut otomatis menjadi tanggung jawab bagi pemerintahan selanjutnya. Untuk itu, Bambang menuturkan ada beberapa cara yang harus terus menerus dilakukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Di antaranya dengan memberikan treatment khusus bagi kalangan miskin tersebut.

Bambang mencontohkan di negara maju, para penduduk miskin diberikan apa yang dinamakan social resistant. "Nah, inilah yang akan kita lakukan. Kita mau menggunakan sistem baru dengan sasaran lebih cepat,"katanya.
   
Treatment tersebut, kata Bambang, bisa berupa subsidi. Selama ini, pemerintah kerap memberikan subsidi bagi para penduduk miskin. Namun, tidak tepat sasaran. "Makanya kita selalu ingin mengubah agar subsidi tidak dalam bentuk produk, misalnya subsidi BBM ke subsidi individu. Selama ini, subsidi BBM, tidak tepat sasaran. Sebab, yang mnikmati subsidi itu justru orang kaya.Premium itu seharusnya harganya Rp11 ribu, pemerintah subsidi Rp5.000, dan yang membeli premium itu sebagian besar menggunakan mobil," urainya.
     
Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi langsung itu. Misalnya, untuk mengetahui orang miskin, harus mengetahui garisnya, yaitu mengetahui pendapatannya.
   
"Lalu bagaimana kita memiliki garis yang tidak banyak bergeser garis kemiskinannya. Ini banyak bergeser karena kita tidak bisa kendalihkan harga bahan pokok. Kita tahu orang miskin ini makan menjadi prioritas, kalau harga beras meningat maka orang miskin meningkat, jadi mengendalikan bahan pokok itu adalah yang paling penting mengatasi kemiskinan dan memberikan lapangan pekerjaan baru," kata dia.
    
Menurut Bambang, selama ini, selalu dikatakan bahwa warga miskin itu memiliki peningkatan pendapatan. Padahal yang harus dipahami adalah apakah pendapatan mereka lebih cepat dari peningkatan garis kemiskinan.

"Kalau lajunya sama saja ya dia tetap berada di garis kemiskinan. Makannya harus meningkat, caranya dengan bantuan sosial, bagaimana anaknya mau sekolah kita beri bantuan," imbuhnya.
   
TNP2K yang dibentuk Presiden pada tahun 2010 silam ini berfungsi menyediakan data akurat tentang warga miskin dan pemantauan pelaksanaan program-program bantuan bagi warga miskin. TNP2K memperbaiki ketepatan sasaran, desain, dan mekanisme program bagi warga miskin. (ken)