Pemerintahan Jokowi-JK Belum Serius Bersihkan Mafia Gas

"Penguasaan di trader ini melanggar konstitusi yang harusnya dikuasai BUMN karena gas sektor stategis. Trader boleh saja tapi harusnya tidak membuat rantai bertambah dengan menghalalkan segala cara lalu memaksakakan kepentingan mereka.

"Jangan sampai pemerintahan Jokowi lembek di hadapan calo gas atau trader ngga jelas karena akibat tindakan trader kertas seperti ini, infrastruktur tidak terbangun sehingga alokasi tidak tepat sasaran kemudian  harga di level konsumen sangat tinggi dan BUMN yang dimiliki negara dipaksa tidak mendapat alokasi gas," tegasnya. 

Sementara itu, Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta  Fahmi Radhi menilai Permen ESDM No 37 tahun 2015 tersebut sejatinya merupakan penyempurnaan dari Pedoman Tata Kerja BP Migas No 29 Tahun 2009 (PTK 29) tentang Penjunjukkan dan Penjualan Gas Bumi / LNG / LPG Bagian Negara dan Permen ESDM No 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

"Permen ESDM No 37 salah satu tujuannya adalah untuk membatasi trader non-infra struktur, yang cendrung menjadi broker," tegas dia. 
 
Ia menilai, selama ini para broker gas atau calo gas itu sangat lihai memanfaatkan lemahnya aturan yang ada, sehingga dengan leluasa melakukan praktek penjualan bertingkat dengan modal alakadarnya, namun menuai margin niaga berlimpah, yang ujung-ujungnya membuat tingginya harga jual gas di konsumen.
Fahmi juga minta agar juga meminta agar pemerintah tidak gegabah dalam merevisi regulasi yang sudah benar seperti Permen 37/2015. Pasalnya sudah terbukti bahwa kehadiran trader gas tanpa fasilitas telah membuat pemanfaatan gas bumi berjalan ditempat.

Menurut Fahmi banyak perusahaan yang mendapat alokasi gas yang tidak membangun infrastruktur. Mereka hanya memanfaatkan jalur kekuasaan untuk mendapatkan untung besar tanpa memiliki fasilitas jaringan gas. Bahkan yang kini semakin terlihat, para calo gas ini menekan BUMN agar dapat menggunakan fasilitas BUMN untuk dapat menjual alokasi gas yang mereka peroleh.

"Jika calo gas masih diberi kebebasan mengatur pasokan gas, infrastruktur gas tidak akan pernah terbangun. BUMN yang akan terus dirugikan,” katanya.

Langkah para calo gas yang didukung oleh segelintir oknum pejabat di Kementerian ESDM untuk mendorong open access terhadap jaringan pipa milik BUMN akan berdampak buruk bagi peningkatan pemanfaatan gas bumi. Sebab, langkah itu hanya ulah dari para calo gas untuk meraih pasar yang sudah terbentuk. Seharunya setiap perusahaan yang mendapatkan alokasi gas  sudah memiliki pasar tersendiri, sehingga dampaknya akan sangat positif.

 “Isu open access adalah tipikal permainan para calo gas yang hanya ingin memanfaatkan jaringan dan pasar gas yang sudah terbentuk. Pemerintah jangan mudah terjebak permainan para calo dan berafiliasi dengan oknum kekuasaan dan birokrasi,” tandasnya. (jpnn)