Pemerintahan Jokowi-JK Dituding Hobi Menjual Indonesia ke Asing
jpnn.com - JAKARTA – Saat ini Indonesia sudah tidak memiliki apa-apa, kecuali 250 penduduk dan 54,9 juta UMKM yang telah digerus kongsi kapitalis multinasional dengan dalih liberalisasi ekonomi dan per 1 januari 2016 nanti diluluhlantahkan oleh MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).
“Yang lebih memilukan adalah pemerintahan Jokowi-JK hobinya jualan Indonesia ke asing,” kata Presiden Asosiasi Pedagang Kali Lima (APKLI) Ali Mahsun dalam keterangan persnya, Minggu (13/9).
Ali juga menuding Pemerintahan Jokowi-JK tak memiliki komitmen atau telah gagal untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan ekonomi, politik dan budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kondisi bangsa dan negara Indonesia semakin terpuruk membuat rakyat bergerak membentuk Barisan Oposisi Nasional (BOND) untuk Indonesia.
Ali menjelaskan BOND untuk Indonesia merupakan wadah kebersamaan elemen kekuatan bangsa, baik pemuda, mahasiswa, pedagang kaki lima, nelayan, buruh, petani dan kekuatan elemen bangsa lainnya. wadah ini dibentuk karena melihat kondisi bangsa yang di ambang kehancuran.
“Tiga instrumen tata kelola bangsa dan negara sudah tidak dimiliki Indonesia, namun ada dalan genggaman bangsa asing,” kata Ali Mahsun
Menurut Ali, tiga instrumen tata kelola yang tidak dimiliki Indonsia adalah lembaga keuangan, sistem Informasi dan komunikasi, dan sistem transportasi.
“Realitas tersebut memparipurnakan Indonesia terjajah kembali oleh asing,” kata Ali.(esy/jpnn)
JAKARTA – Saat ini Indonesia sudah tidak memiliki apa-apa, kecuali 250 penduduk dan 54,9 juta UMKM yang telah digerus kongsi kapitalis multinasional
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan