Pemerintahan SBY Dinilai Paling Buruk Soal Perlindungan TKI

jpnn.com - JAKARTA - Migrant Care mengecam kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam melindungi TKI. Bahkan dalam hal ini, pemerintahan SBY bisa dibilang yang terburuk di era reformasi.

"Nyawa buruh migran paling murah di masa pemerintahan SBY," kata Analis Kebijakan Migran Care, Wahyu Susilo dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta, Minggu (12/10).

Migrant Care mencatat, selama 10 tahun SBY berkuasa tiga orang TKI dihukum mati. Mereka adalah, Yanti Iriayanti, Agus Damansiri dan Ruyati.

Sementara, sepanjang 2013 setidaknya ada 398.270 kasus yang menimpa buruh migran Indonesia. Dari jumlah itu, 265 orang di antaranya terancam hukuman mati. Mereka ini kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, khususnya di Malaysia dan Arab Saudi.

"Mereka tidak dapat pembelaan yang berarti. Pemerintah hanya memperlakukan TKI seperti komoditi dan industri. Ini kegagalan utama politik luar negeri pemerintahan SBY," ucapnya.

Upaya pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 terbukti mandul. Pasalnya, ketentuan-ketentuan di dalam produk hukum tersebut sangat lemah dan mudah diabaikan.

Begitupun dengan langkah pembentukan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI), yang ternyata malah menimbulkan masalah baru.

"Menurut survei pelayanan publik, lembaga itu adalah insitusi negara dengan kualitas pelayanan publik paling rendah," katanya.