Pemerintahan Tak Perlu Terlalu Kuat, Nanti Cenderung Menindas

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Ridho Easy mengatakan 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, media bersikap kritis terhadap seluruh kebijakannya. Beda dengan pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

"Sepuluh tahun Pak SBY berkuasa dihabisi media. Ada demo 50 mahasiswa saja di Kupang, itu saja yang digoreng-goreng media terus-menerus dan Pak SBY tidak pernah membawa satu pun media yang menghabisnya ke pangadilan. Bahkan ke Dewan Pers juga tidak," kata Ridho Easy, dalam Dikusi Kaukus Muda Indonesia (KMI), "Peran Media Alternatif dalam Membangun Opini Masyarakat Mensukseskan Kepentingan Nasional", Gedung Dewan Pers Jakarta Kamis (30/7).

Tapi pada pemerintahan Soekarno dan Soeharto lanjutnya, karena pemerintahannya terlalu kuat maka kecenderungannya terhadap media hanya menindas. "Banyak media yang diberedel tanpa jalur putusan pengadilan," ungkapnya.

Beda lagi dengan Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam menyikapi sikap kritis media massa. "Ibu Mega membawa Rakyat Merdeka ke Pengadilan (meski pelapornya bukan Mega) hingga divonis dengan hukuman percobaan selama dua tahun," ujarnya.

Kalau melihat perjalanan sejarah itu, Ridho menyatakan tidak perlu juga pemerintahan itu terlalu kuat. "Pemerintahan yang tidak terlalu kuat itu penting. Sebab kalau kuat kecenderungan menindas," pungkasnya. (fas/jpnn)