Pemersatu Bangsa

Gagasan pasangan pemersatu nyaris disebut sebagai ‘’mission impossible’’, meskipun dalam politik ‘’nothing is impossible’’.

Selama lima tahun terakhir isu-isu besar yang muncul selalu memecah masyarakat menjadi dua kelompok yang seolah-olah berhadapan diametral. Rekonsiliasi politik pasca-Pilpres 2019 ternyata hanya rekonsiliasi semu. Alih-alih menghilang, polarisasi makin menganga.

Apakah Indonesia tidak punya pemersatu bangsa? Bangsa Indonesia sudah mempunyai “common denomination” pijakan yang sama untuk menyatukan bangsa. Pijakan bersama itu adalah Pancasila yang sudah menjadi konsensus bersama para founding fathers, pendiri bangsa.

Akan tetapi, alih-alih menjadikan Pancasila sebagai “common denomination”, ada upaya memonopoli tafsir dan interpretasi terhadap Pancasila dengan mengaku sebagai yang paling Pancasila seolah-olah Pancasila barang warisan yang bisa dikantongi sendiri.

Ada gejala  “historical myopia”, rabun sejarah, tak punya pandangan jauh ke depan dan tidak punya kaca spion untuk menoleh ke belakang.  Monopoli terhadap tafsir Pancasila adalah kesalahan sejarah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang berakibat sama-sama fatal. Ternyata bukan hanya keledai yang terperosok lubang yang sama berkali-kali.

Pancasila dengan spirit Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ruh perjuangan bangsa Indonesia. Biarkan dia utuh seperti adanya tidak perlu diperas jadi Trisila apalagi Ekasila dengan mengaburkan peran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia akan gagal menghadapi krisis global yang kalau tidak bisa menyelesaikan masalah yang paling fundamental ini. Presiden Jokowi berkali-kali mengingatkan pentingnya ‘’sense of crisis’’ karena besarnya ancaman di hadapan kita.

Penulis Amerika Ben Saphiro dalam buku The Right Side of History (2020) memberikan gambaran mengenai bangsa yang terbelah (divided nation), satu berada pada sisi yang salah, satunya berada pada sisi yang benar. Dua kekuatan itu akan senantiasa terlibat dalam pertempuran memperebutkan pengaruh dunia.