Pemilih Pilpres Ber-KTP Tembus Ratusan Ribu

Dampaknya terlihat di lapangan. Berdasar pantauan langsung pengawas pemilu, sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) menolak pemilih yang menggunakan KTP. Itu berarti petugas tersebut belum tersentuh sosialisasi. Selain itu, ada kewajiban pemilih untuk melampirkan fotokopi KTP berikut kartu keluarga. Padahal, dalam putusan MK, pemilih cukup menunjukkan KTP dan KK yang asli kepada petugas. "Mungkin ini efektif bila berlaku di pemilu mendatang," tegasnya.

 

Sebagaimana diberitakan, pada pilpres, pemilih dengan menggunakan KTP diperbolehkan. Hal itu merupakan imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Juli lalu. Melalui putusannya, MK membatalkan pasal 28 dan 111 ayat 1 UU Pilpres 42/2008 terkait kewajiban pemilih pilpres untuk terdaftar dalam DPT. Selain KTP, MK mengesahkan pemilih luar negeri non-DPT untuk menggunakan paspor sebagai hak suara. (bay/agm)