Pemilihan Dewan Komisioner OJK, Ini Kata Hergun Ditanya Pilihan Gerindra
“Berbagai persoalan di sektor jasa keuangan akan kami ajukan kepada para calon dewan komisioner OJK untuk mengetahui bagaimana strategi mereka mengatasi persoalan-persoalan tersebut," tuturnya.
Beberapa persoalan yang menjadi catatan Fraksi Gerindra, antara lain masih tingginya bunga kredit perbankan, kecenderungan penurunan penyaluran kredit perbankan sejak 2018.
Kemudian, melonjaknya angka pengaduan masyarakat terutama terkait pinjol illegal dan produk asuransi unit link, serta pelanggaran di pasar modal yang melibatkan perusahaan emiten, manajer investasi hingga pelaku industrinya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR itu juga akan mendalami seberapa kuat integritas para calon. Mengingat OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
“Independensi bisa terjaga jika para komisionernya memiliki integritas, netral, serta terbebas dari campur tangan pihak lain dan tidak ada konflik kepentingan," kata legislator asal Sukabumi itu.
Hergun juga menyinggung latar belakang para calon sangat beragam, yakni lembaga keuangan, bankir, pasar modal, PPATK, wakil menteri, BUMN, komisioner OJK, hingga Bank Indonesia.
Dia tidak ingin latar belakang tersebut akan mempengaruhi dan mengintervensi kinerja para komisioner nantinya.
"Kami akan mendalami integritas dari para calon untuk memastikan figur yang terpilih terbebas dari intervensi pihak mana pun” ucapnya.
Kapoksi Gerindra Komisi XI DPR RI memberi sejumlah catatan jelang pemilihan Dewan Komisioner OJK pada 6-7 April mendatang.
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- OJK: Hadirnya PP 47/2024 Berdampak Positif Bagi Keberlangsungan UMKM ke Depan
- Ridwan Kamil Optimistis Kredit Mesra Tanpa Agunan Bisa Bebaskan Warga dari Pinjol
- Prudential Indonesia Berdayakan Lebih dari 20 Juta Perempuan Cerdas Kelola Keuangan
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum