Pemilihan Ketua Hanura Diwarnai Konspirasi dan Politik Uang

jpnn.com - BANDUNG - Proses pemilihan ketua DPC Hanura Kota Bandung periode 2016-2021 diduga dikotori praktek politik uang. Tudingan itu disuarakan oleh Forum Pengurus Anak Cabang Partai Hanura Kota Bandung yang mendesak DPP menyelidiki proses pemilihan. 

Perwakilan PAC Kota Bandung Encep Dede Saefulloh mengatakan, berdasarkan hasil temuan pihaknya, proses penetapan Endun Hamdun sebagai ketua DPC penuh kejanggalan. 

"Ketentuan DPD yang mensyaratkan setiap calon menyiapkan uang sebesar Rp 300 juta menjadi salah satunya," ujar Encep, Kamis (20/10).

Dana tersebut, dikatakan Encep, digunakan untuk pengembangan kepengurusan PAC. Kota Bandung memiliki 30 kecamatan, dalam artian tiap PAC mendapat Rp 10 juta untuk dana pembinaan.

"Syarat itu hasil dari Rakorda Hanura. Padahal, sejak 2006 saat saya mengikuti musyawarah pemilihan pimpinan untuk mekanisme keputusan partai selalu mengacu pada AD/ART," tutup dia.

Sementara itu, Ketua Forum PAC Kota Bandung Nandi S berpandangan, berbagai syarat yang ditetapkan DPD dalam proses pemilihan Ketua DPC, sudah menyalahi AD/ART.

Dirinya mengungkap, baru pada periode sekarang, calon diwajibkan menyiapkan uang Rp 300 juta, menyediakan kantor sekretariat yang representatif, sekaligus menyiapkan mobil operasional. 

"Padahal, pada pemilihan ketua DPC sebelumnya, tidak," sahutnya.