Pemilihan Ketum PPP Tidak Akan Aklamasi

BANDUNG -  Peluang Suryadharma Ali untuk bisa terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara aklamasi melalui Muktamar VII PPP di Bandung, Jawa Barat, sepertinya bakal sulit terwujud. Sebab, sudah tiga Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang tidak mau menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) Suryadharma selama memimpin PPP.

"Sampai saat ini (Senin 4/7 sore), sudah ada tiga DPW yang tidak menyebut mendukung SDA sebagai Ketua Umum. Yakni, Jateng Bangka Belitung, Kalteng. Sedangkan Kalsel menyebut tiga nama untuk dipilih (Suryadharma Ali, Ahmad Muqawam, Ahmad Yani). Kemungkinan tidak aklamasi," kata Ketua Panitia Muktamar VII PPP, Emron Pangkapi, saat konfrensi pers di sela-sela muktamar, Senin (4/7).

Hingga lewat pukul tiga sore, sudah ada 17 DPW PPP yang memberikan tanggapan atas LPJ yang disampaikan Suryadharma Ali. Pada putaran pertama DPW yang menyampaikan tanggapan adalah Jabar, Aceh, Kalbar, Sulteng, Papua Barat, Jateng, Sumbar, Kalteng, Sulut dan NTT. "Pada putaran pertama sembilan DPW menerima LPJ Ketua Umum," katanya.

Hanya saja, kata Emron, Jateng memilih abstain. "Mereka meminta audit keuangan partai dan transparansi keuangan. Mereka juga menilai pembinaan belum maksimal, dan mengkritik suara partai menurun," ungkap Emron yang juga Ketua DPP PPP itu.