Pemilihan Provider Pelatihan Program Kartu Prakerja Tidak Melalui Penunjukan Langsung
Ace merasa heran dengan sorotan sejumlah pihak yang mempermasalahkan keberadaan Kartu Prakerja.
Seakan-akan Kartu Prakerja ini dinilai sebagai program yang dadakan. Padahal, dalam implementasinya, Kartu Prakerja ternyata mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat.
Program ini sudah mengacu pada Perppu No 1 Tahun 2020 tentang anggaran penanggulangan Covid-19, ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis pandemi Covid-19.
Ace menegaskan, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur.
Sampai saat ini, sudah ada 8,4 juta masyarakat yang mendaftar secara daring untuk Kartu Prakerja.
"Ini tandanya keberadaan Kartu Prakerja ini sangat dibutuhkan masyarakat di saat pendemi Covid-19,” tegas Ace, Sabtu (16/5).
Selain peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif dari pemerintah, mereka akan mendapatkan keterampilan sesuai dengan yang mereka kehendaki melalui daring.
Soal vendor platform daring, Ace menjelaskan pemerintah sudah menyampaikan bahwa mekanisme penentuannya dilakukan secara terbuka.
Platform digital yang menjadi vendor Kartu Prakerja selama ini sudah dikenal memiliki kreadibilitas dan pengalaman untuk menyelenggarakan pendidikan secara daring dan melayani dalam jumlah yang sangat banyak.
Panji menegaskan pemilihan provider pelatihan program kartu prakerja tidak dilakukan melalui penunjukan langsung, melainkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- Peringati Nuzululquran, Gubernur Lemhannas: Jadikan Kekayaan Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
- Bakar Semangat Kepala Daerah, Gubernur Lemhannas Ajak Manfaatkan Kebijakan Inovatif
- Gubernur Lemhannas Bakal Beri Materi Kebangsaan untuk Kepala Daerah di Retret Magelang
- Gubernur Lemhannas Dukung LDII dalam Penguatan Nilai Kebangsaan
- Lemhannas & MUI Teken Nota Kesepahaman Pemantapan Nilai Kebangsaan
- Lemhannas & Kemenlu Bersinergi Perkuat Ketahanan Nasional Melalui Kajian Geopolitik