Pemilu 2009 Bukan Prioritas KPK

JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menegaskan bahwa pihaknya masih akan tetap berkonsentrasi untuk pada layanan publik bukan pada pemilu 2009. Pernyataan Antasari ini sekaligus menjawab berbagai tudingan, KPK tidak memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus korupsi yang dilakukan para politisi maupun partai politik pada menjelang  pemilu 2009 mendatang. ''Konsentrasi kami ada pada layanan publik. Sekalipun, masih ada sejumlah pihak yang melakukan resistensi  mengapa KPK hanya berkonsentrasi pada layanan publik, bukan pada pemilu 2009,'' tegas Antasari saat menyampaikan pidatonya di konferensi nasional pemberantasan korupsi (KNPK) 2008 di Jakarta.

Pada konferensi yang diikuti oleh sepuluh institusi pemerintah di Indonesia itu, Antasari mengakui banyak pihak yang mempertanyakan mengapa KPK tidak memfokuskan pencegahan dugaan korupsi pada menjelang pemilihan umum 2009. ''Konsentrasi kami memang tidak hanya di pemilu, tetapi memberantas korupsi melalui semua lini,'' Antasari menegaskan.

Selain itu, Antasari juga menegaskan tidak mudah untuk memburu kasus-kasus korupsi di sektor layanan publik, karena masih banyak pihak yang mencoba untuk melakukan resistensi terhadap langkah-langkah KPK dalam upayanya memberantas korupsi. Meski begitu, Antasari mengaku tidak menjadi masalah, jika saat ini masih ada pihak yang berupaya menyembunyikan data-data yang dibutuhkan. ''Karena KPK memiliki cara tersendiri untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan,'' ujarnya. Lembaga itu juga akan terus melakukan pengawasan dugaan korupsi di sektor pelayanan publik. Perbaikan indeks persepsi pelayanan publik, papar dia, akan memperbaiki citra Indonesia di mata dunia dan juga masyarakat.

Meski mengaku tidak memfokuskan diri pada pengawasan Pemilu 2009, KPK juga mengawasi penyelenggaraan Pemilu karena hal itu masih merupakan salah satu tugas KPK dalam pencegahan. Menurut Antasari, perang melawan korupsi bukan hanya tugas KPK dan lembaga penegak hukum saja melainkan menjadi musuh bersama bangsa. Dia menambahkan reformasi birokrasi di Indonesia tidak hanya sekadar perbaikan gaji bagi pegawai negeri sipil tapi harus diikuti dengan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. (aj/JPNN)