Pemilu 2014 Dikhawatirkan tak Demokratis

JAKARTA – Masyarakat Peduli Pemilu menilai Undang-undang (UU) Penyelenggara Pemilu yang menyetujui politisi bisa menjadi komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), inskonstitusi.

Selasa (20/9), UU tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI. “Begitu palu diketok, tibalah bencana bagi independensi penyelenggara pemilu,” kata aktivis Masyarakat Peduli Pemilu, Veri Junaidi, di Jakarta, Selasa (20/9).

Keputusan membuka ruang bagi parpol di penyelenggara pemilu sudah disepakati dalam rapat pimpinan antara Kapoksi Komisi II DPR dan pemerintah, 15 September lalu. Kemudian, Selasa (20/9), disahkan menjadi UU. “Kesepakatan tersebut cenderung inkonstitusional,” katanya.

Menurut dia, konstitusi telah menegaskan, penyelenggara pemilu bersifat tetap, nasional dan mandiri, sebagaimana ketetuan pasal 22 E ayat 5 UUD 1945. “Mestinya DPR tidak bersikukuh memasukkan anggota partai dalam penyelenggara pemilu,” tegasnya.