Pemilu 2024 Berpeluang Gunakan Sistem Proporsional Tertutup? Begini Sikap KPU
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bereaksi menyikapi wacana pelaksanaan Pemilu 2024 berpeluang kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.
Peluang tersebut terbuka setelah sejumlah politikus mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal Pasal 168 Ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasal ini mengatur pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka.
Para politikus tersebut menginginkan agar pola pemilihan kembali ke sistem yang lama, proporsional tertutup.
Menanggapi hal tersebut anggota KPU Mochammad Afifuddin (Afif) mengatakan pihaknya tidak berpihak pada sistem tertentu.
"Jadi, enggak ada kecondongan ke kanan kiri," ujar Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (9/1).
Dia menyatakan KPU akan tetap menjaga prinsip independensi dan netralitas.
KPU akan menjalankan penyelenggaraan pemilu menggunakan sistem yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana nantinya putusan dari uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu nantinya.
Apabila uji materi dikabulkan oleh MK, maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup.
Pemilu 2024 berpeluang kembali menggunakan sistem proporsional tertutup? Begini sikap KPU.
- KPU Diminta Sempurnakan Sirekap Sebelum Digunakan Untuk Pikada 2024
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Jam Debat Pilwalkot Bandung Terlalu Malam Diprotes Paslon, KPU Akan Evaluasi
- Lebih Dari 6 Ribu Orang Pindah Memilih di Pilkada Sumsel
- Ini Alasan KPU Mendahulukan Surat Suara ke Pulau Terluar
- Debat Perdana Pilwalkot Bandung Angkat Tema soal Tantangan Masa Depan