Pemilu 2024 Diselenggarakan 14 Februari, Demokrat Merapatkan Barisan
jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat menyambut baik keputusan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya saat ini sudah mulai merapatkan barisan untuk fokus menghadapi pesta demokrasi itu.
"Kami sendiri saat ini sedang fokus konsolidasi internal, transformasi, dan regenerasi organisasi hingga ke tingkatan terbawah sebagai bagian dari persiapan verifikasi parpol di semester dua 2021 ini," kata Herzaky dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Selasa (25/1).
Herzaky menjelaskan partai berlogo bintang mercy itu sejak awal menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan desain Pemilu 2024 diselenggarakan Februari.
"Usulan KPU bagi Partai Demokrat tentunya sudah melalui banyak pertimbangan, baik secara teknis maupun skala risikonya," ucapnya.
Alumnus Universitas Indonesia itu juga menyebutkan teknis pelaksanaan Pemilu bukanlah hal yang mudah, serta membutuhkan kesiapan dan sumber daya yang cukup.
"Apalagi pada 2024, Pemilu Legislatif dan Pilpres, serta Pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama," ujar pria kelahiran kelahiran Pontianak, 15 maret 1979 itu.
Menurut dia, jika waktu pelaksanaan terlalu dekat, itu akan menjadi beban berat bagi KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu.
"Oleh sebab itu, jeda diperlukan untuk mengurangi beban kerja dari pelaksanaan pemilu nasional ini," ujar koordinator juru bicara Partai Demokrat itu. (mcr8/fat/jpnn)
Herzaky Mahendra Putra menyatakan Partai Demokrat merapatkan barisan menuju Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- Demokrat Apresiasi Respons Cepat Presiden Prabowo Soal LPG 3 Kg
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina
- Polri Pastikan Situasi Kondusif Menjelang Putusan Sengketa Pilkada di MK
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK