Pemilu Berpotensi Alami Defisit Surat Suara

jpnn.com - JAKARTA - Kelemahan KPU dalam melakukan fungsi kontrol pencetakan surat suara sehingga banyak surat suara yang ditemukan rusak di berbagai daerah, berpotensi menyebabkan Pemilu 2014 mengalami defisit surat suara.

Selain itu juga berpotensi memicu munculnya konflik dan gangguan keamanan di tempat pemungutan suara (TPS), hilangnya kesempatan memilih bagi masyarakat, serta mengancam penyelenggara pemilu masuk penjara.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, mengatakan, kondisi seperti itu bisa terjadi apabila stok surat suara dan surat suara cadangan ternyata tidak mencukupi untuk diberikan kepada pemilih.

"Andai saja KPU memastikan seluruh surat suara yang dicetak dan didistribusikan berkualitas baik, maka tentu hal ini tidak akan terjadi," katanya di Jakarta, Jumat (21/3).

Menurut Said, setidaknya ada tiga kategori pemilih yang berpotensi tidak memeroleh surat suara di TPS nantinya. Yaitu pemilih yang keliru mencoblos, pemilih yang mendapatkan surat suaranya cacat atau rusak, dan pemilih khusus yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun diperbolehkan memilih dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Berdasarkan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, pemilih yang keliru memberikan suara dan pemilih yang menerima surat suara cacat atau rusak dari KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dijamin mendapat surat suara pengganti," ujarnya.

Sementara bagi pemilih khusus, kata Said, Pasal 159 ayat (1) huruf c,  juga menjamin mereka untuk mengikuti pemungutan suara. Surat suara pengganti dan surat suara untuk pemilih khusus diambil dari alokasi surat suara cadangan.

"Problemnya, surat suara cadangan yang tersedia di TPS jumlahnya sangatlah terbatas. Di tiap TPS, surat suara cadangan yang dialokasikan hanya dua persen dari DPT. Sekalipun menurut UU Pemilu jumlah pemilih di tiap TPS maksimal adalah 500 orang, tapi pada praktiknya, jumlah DPT di suatu TPS seringkali tidak sampai setengahnya," ujar Said.