Pemilu Ditunda, Proses Demokrasi Terancam
Kamis, 19 Maret 2009 – 17:17 WIB
Hal serupa juga dinyatakan Presiden PKS Tifatul Sembiring, saat dihubungi di Jakarta. Menurut Tifatul, PKS menolak usul agar pemilu ditunda. "Yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan soal DPT yang menjadi pangkal masalah (itu). Selesaikan saja masalahnya soal yang double-double itu. Yang double itu dicek Panwaslu dan diperiksa," ujarnya.
Baca Juga:
Selaku Presiden PKS, Tifatul pun mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan DPT. Namun katanya, saat ini masih dilakukan inventarisir (untuk hal itu).
Mengemukanya wacana pemilu ditunda, setelah mantan Kapolda Jatim Irjen Herman SS mundur dari Polri, di mana sebelumnya ia menjadikan Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka pemalsuan DPT di Sampang dan Bangkalan dalam Pilkada Jatim, dengan bukti ditemukannya lebih dari 27 persen nama di DPT tersebut fiktif.
Berikutnya, capres Partai Gerindra Prabowo Subianto, juga sempat meminta supaya pemilu legislatif ditunda, dengan alasan KPU memang belum siap. "Memperhatikan kian banyaknya DPT yang bermasalah, sebaiknya pemilu ditunda," kata Prabowo pula, usai bertemu dengan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati
Soekarnoputri, di Jakarta, Rabu (18/3).
JAKARTA – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, menilai gagasan untuk menunda pelaksanaan pemilu legislatif
BERITA TERKAIT
- Geram dengan KPK, Megawati: Siapa yang Memanggil Kamu Hasto?
- Setelah Sengketa Pilpres 2024, MK Bersiap Menyidangkan PHPU Pileg
- Apresiasi Putusan MK, AHY: Pimpinan Hadapi Tekanan dan Beban Luar Biasa
- MK Anggap Tidak Ada Keberpihakan Presiden terhadap Prabowo-Gibran
- KPU Bakal Umumkan Hasil Rekapitulasi Setelah Waktu Berbuka
- KPU Upayakan Rekapitulasi Nasional Rampung Sebelum 20 Maret