Pemilu Hong Kong Resmi Ditunda Setahun, Akal-akalan Tiongkok?
jpnn.com, HONG KONG - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengumumkan bahwa pemilihan dewan legislatif yang dijadwalkan pada 6 September 2020 akan ditunda selama setahun karena jumlah pasien positif COVID-19 di kota terus naik.
Kebijakan itu pun jadi pukulan telak bagi kelompok prodemokrasi yang berharap dapat menghimpun banyak dukungan saat pemilihan umum.
Kelompok prodemokrasi yang menjadi oposisi otoritas setempat berharap menang pemilihan Dewan Legislatif, meskipun mereka hanya memperebutkan setengah dari total kursi lewat pemilihan langsung.
Pasalnya, separuh dari total kursi Dewan Legislatif Hong Kong diisi oleh mereka yang ditunjuk oleh Pemerintah Tiongkok.
Penundaan itu diumumkan Lam setelah otoritas setempat mendiskualifikasi 12 kandidat pro demokrasi dari pemilihan Dewan Legislatif. Pemerintah beralasan belasan kandidat itu dicurigai punya niat makar, visi yang berseberangan dengan Undang-Undang Keamanan Baru dan tujuan kampanye kelompok mayoritas.
Lam, yang belum mengumumkan tanggal pengganti, mengatakan langkah itu merupakan keputusan tersulit yang ia buat dalam tujuh bulan terakhir. Kebijakan itu bertujuan melindungi kesehatan masyarakat Hong Kong, kata dia.
Pemilihan Dewan Legislatif itu akan jadi pemilu pertama yang digelar di Hong Kong, sejak Tiongkok memberlakukan UU Keamanan Baru pada akhir Juni. Sejumlah pihak meyakini UU itu bertujuan menekan oposisi di Hong Kong, kota paling bebas di Tiongkok.
Inggris mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok pada 1997 dengan jaminan kota itu akan memiliki otonomi. Namun, kelompok oposisi berpendapat UU baru itu mengancam jaminan tersebut, bahkan menempatkan Hong Kong pada kekuasaan otoriter.
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengumumkan bahwa pemilihan dewan legislatif yang dijadwalkan pada 6 September 2020 akan ditunda selama setahun
- Bea Cukai Kalbagsel dan Instansi Terkait Dukung Pelaku Usaha Lokal Tingkatkan Ekspor
- Bea Cukai Melepas Ekspor 13 Ribu Ekor Belut Sawah Hidup Asal Banjarmasin ke Tiongkok
- Celeng Banteng
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- Hidup Baru Nurhadi
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia