Pemilu, Kadin Tetap Investasi

jpnn.com - JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta para pengusaha dan investor tidak mengambil sikap wait and see tahun ini. Pasalnya, berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya Pemilihan Umum di Indonesia sangat demokratis dan aman.             

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, siapapun Presiden RI yang terpilih mendatang akan berdampak positif terhadap kepercayaan dunia usaha. Pasalnya, Presiden yang terpilih melalui Pemilu merupakan pilihan utama masyarakat."Saya pastikan siapa pun yang memegang pemerintahan baru, pasti akan pro bisnis. Tidak mungkin tidak pro bisnis," ujarnya akhir pekan lalu (9/2).
             
Dia mengakui, setiap tahun politik, sebagian besar pengusaha mengambil sikap menunggu keadaan aman (wait and see). Hal ini lantaran para pengusaha masih menerka-nerka kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan berikutnya."Saya katakan jangan ambil sikap wait and see karena akan ada pasar bebas. Jadi, mau tidak mau industri harus diperkuat," katanya.
               
Kadin berharap tahun politik ini tidak ada gangguan yang bisa menghambat target pertumbuhan industri manufaktur sebesar 6,4-6,8 persen, penyerapan tenaga kerja sebanyak 400 ribu, ekspor produk industri sebesar USD 125 miliar, investasi penanaman modal asing (PMA) USD 14 miliar dan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 50 triliun."Semoga tercapai," ungkapnya.
             
Bila ada pihak yang memprediksi investasi tahun ini akan mengalami perlambatan, pihaknya memperkirakan tidak akan signifikan. Bila tahun lalu peningkatan investasi mencapai 25 persen, perlambatan investasi tahun ini diharapkan tidak mencapai lima persen."Tidak ada pilihan lain selain terus merealisasikan investasi dan ekspansi," tuturnya.
               
Menurut Suryo, Indonesia masih diuntungkan karena memiliki daya tarik yang tinggi sebagai tujuan investasi, khususnya dibandingkan dengan negara Asean lainnya. Oleh sebab itu, Indonesia harus bisa memanfaatkannya."Pengusaha diharapkan bisa memanfaatkan situasi ini dengan merealisasikan rencana-rencana ekspansi dan investasi mereka," tambahnya.
         
Pasalnya, Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Namun, lanjut Suryo, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah agar para pelaku usaha gencar berekspansi tahun ini, yakni dengan meningkatkan infrastruktur. "Dibandingkan dengan harus menghabiskan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), lebih baik digunakan untuk infrastruktur," sebutnya.
             
Suryo menilai pemerintahan Presiden Yudhoyono tetap mempertahankan subsidi bahan bakar minyak atau BBM, merupakan langkah salah. Selain itu pemerintah melakukan pengetatan uang menurutnya juga tidak tepat karena justru membuat dunia usaha tidak bergerak."Perekonomian Indonesia akan memprihatinkan jika tetap mempertahankan subsidi BBM yang sangat besar ini," jelasnya. (wir/kim)