Pemilukada 2014 Dimajukan di 2013

Mengenai desakan Mendagri soal percepatan penyelesaian RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, politisi Golkar itu menegaskan bahwa Komisi II DPR dapat menyetujuinya.

Terakhir, Komisi II DPR juga meminta Mendagri menindaklanjuti semua keputusan hukum yang melibatkan para Kepala Daerah yang telah divonis bersalah.

"Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti putusan-putusan hukum dan menuntaskannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan kualitas pelayanan dan menjunjung tinggi moralitas publik," imbuh Agun. (fas/jpnn)