Pemilukada Kota Ambon Diwarnai Manipulasi Suara
Senin, 13 Juni 2011 – 13:29 WIB

Pemilukada Kota Ambon Diwarnai Manipulasi Suara
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa Pemilukada Kota Ambon yang digugat empat pasangan calon Daniel Palapia-LA Suriadi, Ferry Watimury-Awath Ternate, Hesina Huliselam-Mahfud Walilulu, Paulus Kastanya-Hamsidi, Senin (13/6). Para penggugat menilai telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan pasangan Richard Lohanapesi-Samlatu Consina.
"Adanya mobilisasi pemilih dan anak dibawah umur dari satu TPS ke TPS lain untuk mencoblos pihak terkait," kata Dani Nirahuwa selaku tim kuasa hukum para penggugat.
Selanjutnya kata Dani, adanya keterlibatan RT/RW dan petugas KPPS di kota Ambon untuk memenangkan pasangan Richard Lohanapesi-Samlatu Consina dengan memfasilitasi sisa undangan dengan imbalan uang. "Keterlibatan petugas KPPS untuk memanipulasi hasil penghitungan suara dan manipulasi ribuan pemilih fiktif yang lahir pada tanggal dan bulan yang sama," ujarnya.
Bahkan, petugas KPPS tidak memberikan berita acara penghitungan suara kepada saksi para penggugat sehingga terjadi perbedaan rekapan hasil formulir DA -KWK dengan hasil formulir DB- KWK.KPU. "Terjadi penghilangan hak pilih puluhan ribu pemilih di kota Ambon yang dilakukan oleh termohon dan pelaksanaan pemungutan ulang tidak sesuai aturan," tandas Dani.
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa Pemilukada Kota Ambon yang digugat empat pasangan calon Daniel Palapia-LA Suriadi, Ferry
BERITA TERKAIT
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik