Pemilukada Mahal Dianggap Penyebab Kada Korupsi
Senin, 08 April 2013 – 19:35 WIB

Pemilukada Mahal Dianggap Penyebab Kada Korupsi
Fenomena ini memang sesuatu yang tidak masuk akal karena disaat seseorang mau maju dalam pilkada sudah terbebani dengan biaya cukup tinggi minimal setengah miliar rupiah. "Padahal, jika gaji selama lima tahun sebagai kepala daerah ditabung pasti tidak akan pernah tertutupi," ungkapnya.
Baca Juga:
Selain itu, Hajriyanto juga mencemaskan menjamurnya budaya politik plutokrasi, dimana Parpol hanya akan memilih orang-orang kaya yang diusung dalam Pemilukada.
"Parpol dalam memajukan calonnya yang dilihat pertama kali adalah soal kemampuan logistiknya. Kemampuan lainnya, seperti visi dan misi serta integritas dan rekam jejak menjadi nomor sekian," tegas dia.
Satu-satunya cara untuk menghentikan praktek Pemilukada berbiaya tinggi harus lewat regulasi misalnya membatasi belanja iklan konstestan dan menentukan wilayah-wilayah publik yang boleh digunakan sebagai ajang kampanye, saran dia.
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y Tohari mengatakan semua persoalan hukum yang saat ini menjerat kepala daerah
BERITA TERKAIT
- Gegara Panggilan Sidang Tak Sampai Alamat, Tergugat Datangi Kantor Pos di Jambi
- Menyambut Thudong 2025 di PIK Bukan Ritual Semata, Melainkan Pengalaman Jiwa
- Yohanes Bayu Tri Susanto Jadi Pengusaha Sukses Yang Rendah Hati
- Revisi UU ASN Mengubah Tenggat Penyelesaian Honorer?
- Perpres Kantor Komunikasi Kepresidenan Digugat ke MA, Ini 4 Pasal yang Dipersoalkan
- Menjelang Mukernas dan Pelantikan, PP ISNU Gelar Fun Walk Serta Go Green di CFD Thamrin