Pemilukada Mahal, Pemerintah Disalahkan

JAKARTA - Politisi Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam menjalankan undang-undang justru menjadi salah satu faktor penyebab tingginya biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).

Pada Pemilukada provinsi misalnya. Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) itu, semenjak tahun 2008 lalu UU sudah melarang semua stasiun televisi swasta untuk tayang secara nasional.

"Karena perintah undang-undang tersebut tidak dijalankan secara konsisten akhirnya para calon kepala daerah memasang iklan dirinya di televisi-televisi Jakarta sementara Pemilukadanya di Sumatera Utara," ujar Hajriyanto, di gedung MPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (11/3).

Anehnya lagi dalam memberi toleransi bagi stasiun televisi untuk tayang secara nasional, dilakukan tanpa batas waktu.