Pemilukada Mahal, Pemerintah Disalahkan

"Begitu Undang-Undang Pertelevisian diberlakukan dan salah satunya melarang televisi tayang secara nasional, para pengusahanya mendatangi pemerintah dan minta kelonggaran. Anehnya dalam memberikan kelonggaran tayang secara nasional itu malah tanpa batas waktu yang jelas," ungkap dia.

Di sisi lain, pemerintah mengatakan biaya Pemilukada itu terlalu besar. Sedangkan di lain sisi pemerintah juga memberi peluang agar para calon kepala daerah beriklan secara bebas di media-media yang tidak ada kaitannya dengan daerah lain.

"Apa perlunya saudara-saudara kita di Papua mengetahui para calon kepala daerah dalam Pemilukada di Sumatera Utara atau di Jawa Barat misalnya. Ini mestinya harus dikembalikan ke undang-undang. Kalau akan beriklan, cukup saja dengan media lokal setempat yang harganya juga lebih murah ," kata Hajriyanto. (fas/jpnn)