Pemilukada Rawan Disusupi Kartel Politik

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mengatakan sistem politik di Indonesia yang menggunakan konsep demokrasi elektoral rawan disusupi mafia dan kartel politik. Menurutnya, mafia-mafia bergerak mempengaruhi hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilkuda).

Pernyataan Boni disampaikan dalam diskusi bertajuk Menguak Kecurangan Pilkada di Indonesia (Studi Kasus Pilkada Jatim & Kota Tangerang)  di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (1/8). Kata dia, kekisruhan Pemilukada tidak terlepas dari peran kartel politik sebagai kepanjangan tangan penguasa yang lebih tinggi kedudukannya.

"Ada mafia juga yang bermain. Mafia itu sangat banyak ada pengusaha, aktor-aktor politik, penguasa yang mengatur sedemikian rupa dan merubah hasil pemilu," kata Boni.

Boni menjelaskan kartel politik merupakan upaya penguasa mengatur dan mengkondisikan hasil Pemilukada. Upaya ini bisa dalam bentuk pemberian materi atau dengan memanfaatkan kewenangannya untuk memenangkan calon yang bisa dengan mudah dikendalikan.  

"Negara ini busuk bener. Mau diapain negara ini. Ini mafia sedang bermain. Kartel-kartel politik ini sedang bermain," tegasnya.

Sachrudin mengaku menjadi korban dari kartel politik. Bakal calon wakil walikota yang mendampingi Arief R Wismansyah di Pemilukada Kota Tangerang, Banten dicoret dari pencalonan. Arief-Sachrudin dicoret oleh KPU Tangerang karena Sachrudin yang juga Camat Pinang, Kota Tengerang tak memiliki izin pengunduran diri sebagai PNS.

"Rekayasa untuk menjegal kami semakin menguat karena berdasarkan semua survei memperlihatkan keunggulan tingkat popularitas kami," katanya.

Sachrudin menduga ada pihak lain yang berperan atas tidak terbitnya izin pencalonan Sachrudin, meskipun surat pengunduran diri itu sudah diajukan. Apalagi dalam Pemilukada Tangerang, ia akan bersaing dengan orang dekat penguasa. (awa/jpnn)