Pemimpin Harus Memiliki Wawasan Tata Ruang

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Yoseph Umarhadi meminta masyarakat memilih pemimpin yang berwawasan tata ruang. Pasalnya, kondisi tata ruang sudah memprihatinkan atau kritis, karena dari hari ke hari, pembangunan yang sedang berjalan tidak memperhatikan tata ruang, baik secara nasional, provinsi maupun di kabupaten dan kota.

“Pemimpin yang perduli pada tata ruang harus menjadi kriteria dalam memilih calon pemimpin di tingkat pusat, provinsi maupun  kabupaten dan kota," kata Yoseph Umarhadi, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (12/9).

Jika kondisi tata ruang yang sudah kritis itu dibiarkan, lanjut Yoseph, jelas mengancam kualitas kehidupan dan dapat menghancurkan peradaban manusia seperti kerusakan hutan lindung, banjir, krisis air bersih, merusak kesehatan, atau berdampak pada kehidupan yang tidak aman dan nyaman serta tidak produktif.

“Harus dicegah semakin massifnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang sehingga berdampak negatif terhadap kehidupan manusia,” katanya.

Dia berpendapat, supaya pengendalian itu berjalan efektif, maka pemerintah harus menyelesaikan semua peraturan daerah terkait tata ruang. Masalahnya belum semua pemerintah daerah menyelesaikan peraturan-peraturan daerah tersebut. Saat ini baru 14 provinsi, sementara kabupaten baru 50 persen dan pemerintah kota hanya 30 persen.

“Kalau pemerintah daerah belum memiliki aturan, bagaimana mengendalikannya? Jadi, diselesaikan dulu sampai pada tingkat rencana detail tata ruang,” politisi PDI Perjuangan itu..

Selain itu, Yoseph berpendapat pemerintah harus segera membentuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sesuai amanat Undang-Undang (UU) nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Saat ini jumlah tenaga PPNS baru 491 orang, sementara yang diperlukan mencapai 2500 orang seluruh Indonesia. “Harus ada juga lembaga-lembaga yang khusus menangani pengaduan,” katanya seraya menambahkan, hal ini tergantung peran serta masyarakat.

Di samping itu, penegakan hukum menurut Yopseh tidak kalah pentingnya. Karena itu pemerintah harus berani untuk membuat efek jera. Sebab menurut UU, sanksi hukumnya termasuk berat.(fas/jpnn)